Transsulawesi.co, Batui – Batui merupakan satu-satunya kecamatan yang mempunyai sektor hulu-hilir migas di Kabupaten Banggai namun ironisnya, pembangunan di Batui terbilang tidak seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh DBH Migas. Nyaris tidak ada pembangunan oleh Pemda Banggai yang begitu signifikan dan megah terlihat di Batui.

Sungguh miris, dimana Batui memiliki sektor hulu dan hilir migas namun beberapa infrastruktur tidak kelihatan pembangunannya. Katakanlah beberapa titik jalan yang belum di aspal, pasar batui yang kian berantakan wajahnya, belum lagi persoalan pengembangan ekonomi kecil masyarakat Batui yang hampir tidak tersentuh sama sekali.

Padahal perusahaan migas di Batui telah ikut berkontribusi membangun Batui misalnya dengan membantu perbaikan jalan provinsi sepanjang 30,77 kilometer dan jalan Desa sepanjang 3,3 kilometer.

Pemerintah daerah Banggai terkesan melepas tanggung jawab sepenuhnya kepada beberapa perusahaan migas di Batui untuk melaksanakan pembangunan yang merupakan domain pemerintah daerah itu sendiri.

Begitu juga dengan pembangunan perekonomian masyarakat, pemda juga terkesan melepas tangan sepenuhnya menjadi pekerjaan rumah perusahaan dengan bersembunyi dibalik tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Padahal jika DBH Migas tepat mengalir kepada kecamatan penghasil, ditambah CSR yang seiring seirama dengan aliran dana DBH Migas, bukan hal yang mustahil jika pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Batui bisa ikut naik drastis.

Kecamatan Batui merupakan kecamatan yang terkenal sebagai tempat industri migas di Banggai. Mirisnya, pembangunannya tidak ikut berkembang. Tanpa berniat membandingkan dengan kota lain, wajah di Batui jauh berbeda dengan kota migas lain seperti Balikpapan atau daerah migas lainnya.

Mari Kita Berhitung

Alokasi DBH migas di Kabupaten Banggai yang melekat pada struktur APBD Banggai selama enam tahun jumlahnya cukup fantastis. Total DBH migas jumlahnya mencapai Rp1,3 triliun atau tepatnya Rp1.393.719.313.000. Ini belum termasuk sejak awal industri migas memulai aktivitas produksi sejak 2015.

Dalam catatan Dana Bagi Hasil khususnya migas itu sendiri pada tahun 2017, DBH migas untuk Kabupaten Banggai sebesar Rp124.245.442.000, kemudian tahun 2018 naik menjadi Rp289.766.348.000.

Lalu 2019 DBH migas mengalami penurunan menjadi Rp183.630.649.000. Tahun 2020 DBH migas untuk Kabupaten Banggai kembali naik, sehingga sebesar Rp 248,38 miliar.

Sementara tahun 2021, DBH migas Kabupaten Banggai mengalami penurunan, hanya sebesar Rp78.910.217.000.

Sementara pada APBD tahun 2022 DBH migas untuk Kabupaten Banggai hanya sekitar Rp181 miliar atau tepatnya Rp181.211.494.000.

Kemudian pada tahun anggaran 2023 DBH migas untuk Kabupaten Banggai kembali naik menjadi Rp287.872.163.000.

Keluhan masyarakat terkait perubahan wajah kecamatan Batui itu sendiri masih menjadi pertanyaan besar sampai saat ini. Jalan rusak, Pasar Batui yang terkesan berantakan, menjadi pemicu kritik masyarakat Batui kepada Pemda Banggai dan DPRD Banggai.