Transsulawesi.co, Banggai – Bupati Banggai, Ir. H Amirudin secara langsung memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi, pengawasan distribusi BBM dan LPG di Kabupaten Banggai, pada Jumat (9/9/2022).

Rapat yang menghadirkan Unsur Forkopimda, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah, Staf Ahli, Staf Khusus, Asisten dan Kepala Bagian Setda itu, dilaksanakan di ruang rapat umum Kantor Bupati Banggai, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan.

Turut mendampingi Bupati saat mengkoordinir jalannya rapat, Sekretaris Daerah Banggai, Ir. Abdullah Ali, M.Si.

Rapat yang berlangsung kondusif tersebut, melahirkan 14 tindak lanjut dalam upaya mengendalikan inflasi dan mengantisipasi kenaikan bakar minyak, yaitu:

1.Pemerintah daerah akan dan sudah melakukan langkah konkrit dalam rangka untuk mengantisipasi gejolak yang terjadi di masyarakat dampak dari kenaikan BBM. 

2.Pertamina memastikan kuota BBM bersubsidi sehingga terdistribusi dengan lancar kepada petani sesuai dengan rekomendasi sehingga tepat sasaran. 

3.Pemerintah dalam waktu dekat akan segera melakukan operasi pasar dan pengawasan penertiban penjualan bbm dan distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak menerimanya. 

4.Pemerintah Kabupaten Banggai mengusulkan kepada kementerian ESDM untuk adanya penambahan kuota BBM. 

5.Memberikan bantuan sosial kepada tenaga kerja yang berpendapatan rendah yang tidak tercover oleh BPJS ketenagakerjaan. 

6.Menetapkan regulasi tarif penetapan harga transportasi. 

7.Menetapkan harga eceran tertinggi untuk sembako, guna merespon perilaku pasar. 

8.Untuk para lurah agar mendata masyarakat penerima BLT BBM. 

9.Membuat regulasi terkait pengalihan anggaran DD sebesar 8% untuk covid 19 menjadi anggaran BLT BBM. 

10.Pemerintah melalui dinas perdagangan segera melaksanakan kegiatan intervensi harga dengan operasi pasar. 

11.Membangun kerja sama dengan pemerintah kabupaten lain dalam pemenuhan komoditas pemicu inflasi. 

12.Melakukan gerakan tanam hortikultura berupa cabai , bawang , tomat dan lain sebagainya di desa desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pokok pemicu inflasi. 

13.Untuk Pertamina wajib memberikan data kuota BBM bersubsidi per hari , perminggu, dan bulan yang didistribusi oleh Pertamina patra niaga. 

14.Membentuk tim terpadu untuk mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Mhr